Benor, Radio komunitas sebagai Media Belajar dan alat perjuangan hak dasar Orang Rimba
Nomor:
0167
Inisiator:
KKI Warsi
Tanggal aplikasi:
19 Agustus 2011
Lokasi:
Jambi
Dana yang diminta:
717 Juta Rupiah
Topik hibah:
Meretas batas – kebhinekaan bermedia
Masa aktivitas:
Januari 2012 – Desember 2015 (tiga tahun dan bersinergi dengan program Warsi)
Deskripsi proyek:
Sebuah proyek yang bertujukan untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang Rimba (komunitas adat semi nomaden di daerah Jambi) seperti layanan pendidikan, kesehatan maupun jangkauan pembangunan. Untuk itu didirikan radio komunitas untuk menjadi alat untuk membantu penyampaian materi pendidikan, penyuluhan kesehatan, mengadvokasikan hak-hak dasar, juga menjadi sarana komunikasi dalam memobilisasi, serta media informasi dan hiburan bagi Orang Rimba.
Masalah yang ingin diatasi:
Masih banyaknya Orang Rimba yang buta aksara, rendahnya angka harapan hidup orang Rimba, terhambatnya akses terhadap informasi dan pengembangan ekonomi alternatif akses terhadap pasar, serta hilangnya kawasan hidup orang Rimba akibat kehadiran HTI, perkebuann kelapa sawit, dan transmigrasi
Cara mengatasinya dan masyarakat yang diuntungkan:
Menjalankan program (1) radio pendidikan (Ande-Ande Rimba (Cerita Dongeng Rimba), Bepelajoron (Radio Pendidikan), dan Halom Rajo (Nasionalisme ala Orang Rimba)); (2) radio kesehatan (Besale (Tradisi pengobatan Orang Rimba), lokoter Tiba (Talk Show Hidup Sehat), dan Seputar Info kesehatan), (3) radio pengembangan ekonomi (Kaboron esen (Informasi harga dan pemasaran), Betetanomon (Informasi bercocok tanam Orang Rimba), dan Kembang Bungo (Sharing Informasi Koperasi Kembang Bungo)), serta advokasi hak-hak dasar Orang Rimba (off air). Pihak yang diuntungkan adalah Orang Rimba di TNBD Jambi
Ukuran kesuksesan:
Jumlah anak Rimba yang bisa lancar membaca dan berhitung serta menulis menjadi 600 anak, TBC dan penyakit kulit pada Orang Rimba berkurang 40 %, pendapatan Orang Rimba pada produksi karet, jernang dan rotan meningkat 50%, semua Orang Rimba dapat mengakses layanan Puskesmas, serta pemerintah daerah mengalokasikan tenaga pengajar untuk Orang Rimba